
SIAK – Menutup akhir tahun 2025, Bupati Siak Afni Zulkifli menghadirkan inovasi baru melalui kegiatan Kaleidoskop 2025 yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat. Kegiatan ini melibatkan seluruh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Siak sebagai bentuk transparansi sekaligus pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah.
Afni yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis menilai kegiatan Kaleidoskop menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui capaian program dan target pembangunan yang telah dilaksanakan selama lebih dari enam bulan masa kepemimpinannya.
Langkah ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak, baik insan pers, NGO, organisasi masyarakat, ASN, hingga tenaga honorer yang ingin mengetahui informasi secara terbuka. Seluruh pimpinan daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala OPD hingga BUMD wajib hadir. Tidak ada yang ditutup-tutupi, karena masyarakat berhak mengetahui,” ujar Afni, Sabtu (27/12/2025).
Ia menjelaskan, Kaleidoskop 2025 akan digelar pada 29 Desember 2025 di Gedung Datuk Empat Suku, yang berada di Rumah Dinas Bupati Siak atau Rumah Rakyat. Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah akan memaparkan laporan keuangan, capaian pembangunan sepanjang tahun 2025, serta berbagai program yang telah dijalankan.
“Kegiatan ini terbuka untuk umum. Bahkan kondisi kas daerah hingga tampilan rekening terakhir juga akan kami sampaikan secara transparan,” jelasnya.
Afni menambahkan, realisasi penyerapan anggaran Pemkab Siak sepanjang 2025 berjalan dengan baik dan telah mendapatkan apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Riau.
“Alhamdulillah, serapan anggaran kita berjalan optimal. Tidak ada dana yang mengendap, kecuali sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang akan diselesaikan di awal tahun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sejak dilantik pada 4 Juni 2025, pemerintah daerah telah mulai membayar utang tahun sebelumnya yang nilainya hampir mencapai Rp200 miliar. Namun, masih terdapat sisa kewajiban sekitar Rp120 miliar yang belum terselesaikan.
Afni juga menyoroti bahwa sejumlah proyek tahun 2025 yang dilelang sebelum masa kepemimpinannya belum dapat dibayarkan, sehingga menjadi bahan evaluasi agar ke depan pengambilan kebijakan lebih matang dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan bagi masyarakat.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah masih menghadapi tekanan akibat beban utang dan defisit anggaran, meskipun upaya efisiensi telah dilakukan hingga mencapai sekitar Rp800 miliar. Kondisi ini turut diperberat oleh pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat di penghujung tahun.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan karena ini menyangkut dana bagi hasil dari sumber daya alam daerah. Transparansi harus berlaku di semua tingkatan, agar kami bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait hak-hak mereka,” tegasnya.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Afni memastikan Pemerintah Kabupaten Siak akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melanjutkan efisiensi anggaran, serta tetap menjalankan program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, sesuai arahan pemerintah pusat, dengan tetap mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik.
