SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lantai II Kantor Bupati Siak, Selasa (3/3/2026).
Forum yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, tersebut dihadiri perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi dokumen kebijakan pembangunan tahunan daerah.
“Kehadiran kita di sini untuk memastikan arah pembangunan Siak ke depan lebih baik. Pada forum ini kami menyampaikan kebijakan serta program prioritas daerah di tahun kedua masa jabatan kami,” ujar Syamsurizal.
Dalam pemaparannya, Wabup menyampaikan lima prioritas pembangunan Kabupaten Siak tahun 2027, yakni Si-Lestari (pemerataan pembangunan desa dan kota), Si-Cerdas (penguatan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja), Si-Sehat (peningkatan layanan kesehatan dan penurunan stunting), Si-Tumbuh (penguatan kualitas SDM), serta Si-Maju (pengembangan infrastruktur dasar hingga pelosok desa).
Dalam sesi diskusi, salah satu tokoh masyarakat, H. Makmur, menyoroti tingginya angka pengangguran di Kabupaten Siak yang disebut mencapai lebih dari 5,30 persen. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi nyata terhadap persoalan tersebut.
“Kami berharap ada langkah konkret untuk mengatasi pengangguran, karena ini menyangkut masa depan generasi muda,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Syamsurizal menyebut Pemkab Siak telah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan agar lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Selain itu, optimalisasi program CSR dan Baznas juga diarahkan agar tepat sasaran.
“Kami sudah mendorong perusahaan untuk memprioritaskan putra-putri daerah. CSR dan Baznas juga kita arahkan agar manfaatnya lebih merata,” jelasnya.
Ia menegaskan seluruh masukan dari peserta forum akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan RKPD 2027. Selain itu, camat dan perangkat daerah juga diminta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan.
Syamsurizal juga memaparkan bahwa terdapat 17 program daerah yang diselaraskan dengan program nasional, di antaranya penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan pemuda, peningkatan layanan kesehatan, seragam sekolah gratis, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penguatan ekonomi desa, perluasan lapangan kerja, serta pemberdayaan UMKM berbasis digital dan kolaboratif.
About the Author
